BAGELEN PASCA PERANG JAWA (1830-1950):
Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah
“Negaragung” Kasultanan Mataram Islam (Vorstenlanden)
Oleh:
Himayatul Ittihadiyah
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisutjipto Yogyakarta 55281
Abstract
This paper aims at describing one of the Javanese Islamwhich is sociopolitically and economically may be cited as the most dynamic regions during
the period of one century. Bagelen, the former territory "negaragung” has been
amended several times of a changing system of administration and two times a
change of economic policy. First, (1830-1870), this period is called as cultivation
system (cultuurstelsel). After the signing of the political contract 27 September
1830, as a result of the defeat of the Java War, there was the so-called
'transitional villages', the release of the coastal areas of the power of Mataram,
including "mancanegara" Bagelen which was originally a granary for the
Sultanate of Mataram both Surakarta and Yogyakarta later annexed by the
colonial government. Administratively, the period saw a shift from the
"mancanegara", a local residency under the authority of the Dutch East Indies
colonial government, based in Batavia. The period saw a change in zoning
throughout the residency and the addition of new officers to guide and oversee
the workings of the indigenous population in the implementation of forced
cultivation. This happens partly because of rapid population growth. Because
the population is a potential resource then it can be harnessed to the interests of
forced cultivation. Second, (1870-1950), in this period re-entering society
Bagelen latest round, the period of liberal economic system, in this period they
have to face the liberal patterns in various aspects oflife, ranging from how to
make a living, facing the industrialization of the owners of both private and
government capital. At this period also administratively Bagelen be merged
into the residency of Kedu (August 1, 1901). At the same time, as an Islamic
society they also have to deal with an influx of new religions, namely
Christianity, a religion which at that time known as the religion of the
colonizers.
Keywords:Bagelen, region, Mataram.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 224
Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan salah satu kawasan Jawa Islam yang
secara sosial politik dan ekonomi dapat disebut sebagai kawasan paling
dinamis selama sekitar satu abad. Bagelen, bekas wilayah "negaragung" ini
telah mengalami beberapa kali pergantian sistem administrasi dan dua kali
pergantian kebijakan ekonomi. Pertama, (1830-1870), periode ini disebut
periode sistem tanam paksa (cultuurestelsel). Setelah ditandatanganinya
kontrak politik 27 September 1830, sebagai akibat dari kekalahan Perang Jawa,
terjadilah apa yang disebut sebagai "peralihan nagari", terlepasnya daerahdaerah pesisir dari kekuasaan Mataram, termasuk di dalamnya
“mancanegara”. Bagelen yang semula merupakan lumbung padi bagi
Kesultanan Mataram baik Surakarta maupun Yogyakarta kemudian dianeksasi
oleh pemerintah kolonial. Secara administratif pada periode ini terjadi
peralihan dari daerah “mancanegara”, menjadi daerah karesidenan di bawah
kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia.
Dalam periode ini terjadi perubahan pembagian wilayah di seluruh
karesidenan dan penambahan pejabat baru untuk membimbing dan
mengawasi cara kerja penduduk pribumi dalam pelaksanaan tanam paksa. Hal
ini terjadi antara lain karena pertambahan penduduk yang cepat. Karena
penduduk merupakan sumber daya yang potensial maka dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan-kepentingan tanam paksa. Kedua, (1870-1950), pada
periode ini masyarakat Bagelen kembali memasuki babak terbaru, yakni
periode sistem ekonomi liberal, pada periode ini mereka harus menghadapi
pola-pola liberal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara
memperoleh mata pencaharian, menghadapi industrialisasi daripara pemilik
modal baik swasta maupun pemerintah. Pada periode ini pula secara
administratif Bagelen harus bergabung ke dalam Karesidenan Kedu (1 Agustus
1901). Pada masa yang sama, sebagai masyarakat Islam mereka juga harus
menghadapi arus masuknya agama baru, yakni agama Kristen, agama yang
pada waktu itu dikenal sebagai agama para penjajah.
Kata kunci:Bagelen, wilayah, Mataram.
A. PENDAHULUAN
Untuk memahami dinamika sejarah masyarakat Islam di Jawa,
Bagelen adalah bagian dari kawasan yang teramat penting untuk
dilewatkan, demikian juga waktu sejarah yang tidak bisa diabaikan
adalah masa setelah berakhirnya Perang Jawa atau yang sering disebut
Perang Diponegoro. Perang Jawa atau perang Diponegoro (1825-1830)
merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik
Kesultanan Mataram, yakni perang antar elite Jawa dan elite Kolonial
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 225
yang didukung oleh pasukan pengikut Pangeran Diponegoro yang
memberontak akibat tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang
dilakukan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Perang yang
bernuansa mistis Jawa Islam dengan konsep ratuadilisme ini menjadi
trauma politik yang berdampak terhadap pertimbangan-pertimbangan
politik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial
Hindia Belanda selanjutnya, baik menyangkut kebijakan ekonomi,
politik, maupun keagamaan di kawasan pulau Jawa.
Bagelen, adalah potret dari wilayah dinamis yang selalu
menjadi rebutan para elite politik --yang dalam hal ini banyak
mengalami perubahan status secara administrasi politik-- sejak zaman
pra-kolonial hingga zaman kolonialisme liberal. Dalam tulisan ini
Bagelen akan dikaji dalam rentang waktu setelah berakhirnya Perang
Jawa, yang secara kebijakan politik dan ekonomi dapat disebut sebagai
masa-masa yang banyak mengalami perubahan. Dengan berlalunya
Perang Jawa atau perang Diponegoro, masyarakat Islam di Bagelen
yang nota bene secara mayoritas adalah masyarakat petani, mulai
memasuki babak baru dalam sejarah kolonial di Jawa, yakni zaman
culturstelselatau tanam paksa (1830-1870). Memasuki masa ini mereka
harus menghadapi berbagai perubahan secara struktural maupun
kultural, baik secara social, politik, ekonomi, budaya, maupun agama.
Secara kehidupan sosial ekonomi jelas mereka harus beradaptasi
dengan sistem baru, yakni sistem culturstelsel.Sistem ini telah memaksa
mereka untuk mengubah pola kehidupan sehari-hari. Pada masa ini
wilayah Bagelen berubah status dari kawasan monconegoro dari
Kasultanan Mataram di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta
menjadi Karesidenan Bagelen, menjadi Karesidenan baru di bawah
kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan dijadikannya
sebagai lahan perkebunan nila (indigo) terbesar di pulau Jawa. Dengan
kebijakan tersebut maka masyarakat petani pemilik lahan persawahan
di Bagelen tidak memiliki kebebasan untuk mengolah lahan tanah
mereka sesuai dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika sejak
zaman prakolonial Bagelen sudah dikenal sebagai wilayah lumbung
padi bagi Kasultanan Mataram (Vorstenlanden), maka berbeda ketika
Bagelen memasuki masa kebijakan cultruurstelsel, mereka tidak
diperkenankan lagi untuk menanam tanaman padi sebagaimana
sebelumnya, karena sebagian besar lahan persawahan yang mereka
miliki harus dijadikan lahan perkebunan nila (indigo).
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 226
Kebijakan sistem culturstelsel yang dikeluarkan pemerintah
kolonial Hindia Belanda tersebut pada kemudian hari membawa
berbagai dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan mereka
sehari-hari karena berubahnya pola kerja masyarakat. Pola pengolahan
lahan perkebunan sangat berbeda dengan pengolahan lahan
persawahan. Alhasil pola semacam ini sangat merugikan masyarakat
petani karena mereka harus beradaptasi kepada sistem baru yang
sangat berbeda dengan sistem sebelumnya.
Setelah kegagalan sistem culturstelsel, yang kemudian disusul
dengan babak berikutnya yakni sistem ekonomi liberal (1870-1950)
masyarakat kembali memasuki babak baru atau babak terbaru dalam
sejarah Bagelen, yakni suatu masa ketika mereka harus menghadapi
pola-pola liberal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara
memperoleh mata pencaharian, menghadapi industrialisasi dari para
pemilik modal baik swasta maupun pemerintah, termasuk ketika
mereka harus menghadapi arus masuknya agama baru, yakni agama
Kristen, agama yang pada waktu itu dikenal sebagai agama yang
dibawa dan dianut oleh para penjajah, yakni bangsawan pemerintah
kolonial Hindia Belanda.
Dengan berlakunya sistem liberal perubahan di berbagai
bidang pun mulai tampak bermunculan. Orang-orang Belanda mulai
semakin memperluas wilayah kekuasaan, dan di wilyah itu pula
mereka mulai semakin menyelenggarakan pemerintahan secara
langsung. Kehidupan orang-orang pribumi pun semakin dipengaruhi
oleh ekonomi, teknik, dan ilmu pengetahuan Barat. Walaupun di sisi
lain kesadaran sebagai orang-orang Indonesia pun mulai tumbuh,
meningkat seiring dengan digulirkannya sistem ekonomi liberal.
Kebijakan pemerintah kolonial yang selalu berganti-ganti
sebelumnya, baik mengenai wilayah dan juga peraturan penggunaan
tanah yang terlalu sering terjadi secara bergantian sangat
mempengaruhi tata kehidupan dan perilaku serta kebudayaan
masyarakat di seluruh pelosok Jawa, terutama sekali di wilayahwilayah yang dijadikan perkebunan pada masa diberlakukannya
sistem tanam paksa,
Di daerah Bagelen ini masyarakat Islam sudah mulai tumbuh
sejak zaman Kasultanan Mataram Islam ketika dipimpin oleh Sultan
Agung, namun semenjak hilangnya kekuasaan Kasultanan Mataram
Islam atas wilayah tersebut, disusul dengan berganti gantinya
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 227
kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari sistem cultuurstelsel
hingga sistem ekonomi liberal, mereka mulai dihadapkan kepada
perubahan-perubahan yang bersifat struktural atau fundamental,
mulai dari perubahan sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan,
termasuk perubahan yang sangat fundamental adalah secara
keagamaan, yakni ketika mereka harus mulai menghadapi berbagai
arus kristenisasi, baik melalui lembaga pemerintah maupunswasta.
B. SEKILAS TENTANG WILAYAH GEOGRAFIS BAGELEN
Dalam catatan arsip-arsip Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda, Bagelen sering disebut dengan nama Bagelon, Bagalein, atau
juga Baglen. Ketiga sebutan ini menunjukkan tempat yang sama, yakni
Bagelen yang secara geografis terletak di pantai bagian selatan Jawa
Tengah. Antara 109° 12´ dan 110° 11´ garis Bujur Timur dan antara 7°
dan 7° 57´ garis Lintang Selatan. Ia dikelilingi oleh Karesidenan
Pekalongan dan Semarang di perbatasan bagian utara, di sebelahtimur
berbatasan dengan Karesidenan Kedu dan Kesultanan Yogyakarta, dan
karesidenan Banyumas di sebelah Barat, di sebelah selatan dibatasi
oleh Lautan Hindia (Samodera Indonesia), serta Tegal di sebelah Barat
lautnya.
1
Luas seluruh Karesidenan Bagelen diperkirakan mencapai
2544 palen 2 atau kira-kira 3831 km².
2
Sedang penduduknya pada
tahun 1930 diperkirakan berjumlah 39.794 cacah atau kira-kira 238.764
jiwa. Jika satu cacah sama dengan enam jiwa.
3
Bagelen diapit oleh tiga
deretan pegunungan; pegunungan Kendeng, pegunungan Kelir, dan
pegunungan Karangbolong. Deretan pegunungan Kendeng
memanjang dari timur ke barat, pada perbatasan utara keresidenan
Bagelen memiliki dua deretan cabang menuju ke selatan. Kedua
cabang ini adalah pegunungan Kelir pada batas timur Bagelen dan
Yogyakarta, dan pegunungan Karangbolong pada batas dengan
Karesidenan Banyumas. Dataran rendah Bagelen yang sebagian besar
1
P.J. Veth, Aardrijkskundig en Statistische Wordenboek van Nederlandsch-Indie.
(Amsterdam: P.N. van Kampen, 1961). Eerste dell, A-J, hlm. 48-49. LIhat Juga ANRI,
Bagelen no 5/10 1930, Verslag der Handelingen van de Komissaris voor der overgenomen
voorstenlanden Lawick Pabs, 1831.
2
Satu Paal= 15,6.943 m, lihat ENI, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Tweede
druk. J.Paulus (ed.). S Gravenhage dan Leiden; Martinus Nijhoff dan N.V./HE. J. Brill.
Paal, hlm. 226.
3
TNI, 1858 “De Toestand van Bagelen in 1830” Tijdschrift voor NederlandschIndie, 20st Jaargang II, hlm. 65-84.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 228
teridiri dari daerah rawa-rawa, seperti Wawar dan Tambak Baya
terletak di antara pegunungan Karangbolong dan pegunungan Kelir.
Rawa Wawar yang sering disebut sebagai Groote Rawa atau rawa besar
yang panjangnya sekitar 11 palen dan lebarnya 2-4 palen, teletak di
sebelah timur, sedang Rawa Tambak Baya terletak di sebelah barat dan
ukurannya lebih kecil dari Rawa Wawar kira-kira 4x4 palen. Di dataran
rendah ini tersebar daerah-daerah dengan desa-desa kecil yang
menggantungkan diri pada tanah pertanian di rawa-rawa jika musim
kering. Sedang di sisi selatan daerah rendah Bagelen terdapat suatu
deretan desa panjang tidak terputus-putus kira-kira 4x40 palen
menyusuri pantai. Deretan desa ini dimulai dari desa Kadilangu di tepi
kali Bagawanta ke Barat sampai tepi kali Cincing Guling, di daerah
perbukitan Karangbolong. Deretan desa yang panjang ini disebut
daerah Urut Sewu (Oeroet Sewu) sebagai tanggul pemisah antara
daerah rawa dengan lautan.
4
Dalam cerita Babad Tanah Jawi, Bagelen diceritakan sebagai
wilayah kekuasaan raja dengan pertanian yang sangat maju,
disebutkan bahwa Bagelen adalah bagian dari “Negeri Purwo Carito”
atau “Negeri Tanah Jawa”, yang diperintah oleh seorang raja yang
terkenal sebagai “Raja Petani”,
5
raja kedua dari kerajaan Purwo Carito.
Bagelen, yang dalam klasifikasi ekologi menurut Clifford Geertz
merupakan wilayah Kejawen,
6
adalah wilayah pertanian dengan areal
tanah yang tersubur dan terkaya di Jawa. Wilayah ini mempunyai
sejarah yang cukup unik dan menarik. Perubahan-perubahan yang
cukup signifikan menjadikannya suatu wilayah yang selalu menarik
untuk dicermati. Intensifnya penetrasi kekuasaan kolonial tampak
sekali dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya berkaitan
dengan perubahan struktur pembagian wilayah maupun kebijakan
ekonominya yang berhubungan dengan perkembangan usaha
perkebunan hingga dibukanya bank-bank (Javasche Bank), perusahaan-4
TNI, Ibid., hlm.68. Lihat juga Laksono, Tradition in Javanese Social Structure
Kingdom and Countryside, (Yogyakarta: Gama Press, 1990), hlm. 59.
5
Babat Tanah Jawi, Poeniko Serat Babat Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam
Doemoegi ing Tahun 1657. (‘S-Gravenhage: M, Nijhoff, 1941), hlm. 11-12. A.J. van der Aa,
Nederlandsch Oost-Indie-Beschrijving Der Nederlnadsche-Bezittingen in Oost-Indie.
(Amsterdam: J.F. Schleijer 1851), Derde Deel, hlm. 450.
6
Geertz, Clifford, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia
(Jakarta: Bhratara, 1983), hlm. 102.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 229
perusahaan (Maschapij) perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta
Asing.
Pada masa pemerintahan VOC, wilayah tersebut merupakan
wilayah yang selalu menjadi rebutan para penguasa untuk
kepentingan-kepentingan ekonomis, baik antar penguasa tradisional
Yogyakarta VS Surakarta, maupun dengan penguasa kolonial,
semuanya mempunyai kepentingan yang sama sehingga dalam hal ini
Bagelen selalu menjadi pusat perhatian dan tarik menarik antara
penguasa-penguasa tersebut, hingga munculnya berbagai kebijakan
tentang tanah yang intinya mengatur mengenai penggunaan tanahtanah di pedesaan. Semenjak masih menjadi bagian dari wilayah
Kesultanan Mataram di Yogyakarta (Vorstenlanden) hingga beralihnya
kekuasaan kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sebagai
wilayah karesidenan di bawah pemerintahan Batavia, perubahan di
Bagelan memang merupakan potret dari kasus yang sedemikian
menariknya.
Jauh sebelum berdiri sendiri menjadi wilayah karesidenan di
bawah pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang berpusat di
Batavia, dan juga sebelum terpecahnya Mataram menjadi dua;
Kasultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta, Bagelen
merupakan bagian dari wilayah negara agung (negaragung) dari
kekuasaan Kasultanan Mataram (Vorstenlanden), yang berpusat di
Yogyakarta, namun semenjak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti
pada tanggal 13 Februari 1755 antara Nicolas Harting atas nama VOC
Belanda di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi (Sultan
Hamengku Buwono I) di lain pihak,
7
Mataram terbagai dalam dua
kekuasaan: Kasultanan di Yogyakarta, dan Kasunanan di Surakarta,
sehingga secara geo-politik struktur pembagian daerah kekuasaan
pada saat itupun cukup rumit, ada beberapa wilayah distrik di Bagelen
yang berada di bawah kekuasan Kasultanan Yogyakarta, dan ada
sebagian wilayah distrik di Bagelen yang menjadi bagian dari wilayah
Kasunanan Surakarta, desa per desa tergantung apakah pemegang
lungguh desa yang bersangkutan termasuk pejabat Surakarta atau
7
Arsip Djogja, Original Contract tuschen het Gouverneur Nicolas Harting van
Wegen de Generale Nederlandsche oost-Indiesche Compagnie en den Sultan Hamengcuboeana
(Hamengku Buwono) (Campemen tot Gantie: 13 Februari1755), hlm. 4.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 230
Yogyakarta.
8
Semenjak peristiwa Giyanti itulah Bagelen berubah
menjadi wilayah monconegoro dari kedua kekuasaan tersebut, yakni
Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Adapun alokasi
distrik di Bagelen dalam kekuasaan Mataram antata Kasultanan
Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah sebagai berikut:
9
MAHOSAN DALEM
LUNGGUH KERJA
GLADAK
KASUNANAN
SURAKARTA
1. Tanggung
(Cangkrep)
2. Wala
(Ambal,
Kutoarjo)
3. Panjer
(Kebumen)
4. Talaga
1. Merden
(Kebumen)
2. Kutowinangun
1. Gesikan
(Kutoarjo)
KASULTANAN
YOGYAKARTA
1. Bapangan
(Jenar,
Purworejo)
2. Semawung
(Kutoarjo)
3. Ngrawa
4. Watulembu
5. Lengis
(Kutoarjo)
6. Selomanik
(Wonosobo)
7. Semaiju
(Wonosobo)
1. Loano
(Purworejo)
2. Blimbing
(Karanganyar)
3. Remo/Roma
Jatinegoro
(Karanganyar)
Selomerto
8
CL. Van Doorn, Schets van de Ecomische Ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo
(Residentie Kedoe) Weltervreden: G. Kolffs Co. 1926, hlm.19. Lihat Laksono, Op. Cit.hlm.
72.
9
Doorn. C.L. Schets van De Economische Ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo
(Residentie Kedoe) Weltervreden, G.Kolffs Co., 1926: 17, dikutip dari PM. Laksono,
Tradition in Javanese Social Sturcture Kingdom and Countryside, Yogyakarta: Gadjahmada
University Press, 1990.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 231
Setelah ditandatanganinya kontrak politik 27 September
1830,
10
sebagai akibat dari kekalahan Perang Jawa, terjadilah apa yang
disebut sebagai "peralihan nagari", terlepasnya daerah-daerah pesisir
dari kekuasaan Mataram, dan juga termasuk di dalamnya
“mancanegara” Bagelen yang semula merupakan lumbung padi bagi
Kasultanan Mataram baik Surakarta maupun Yogyakarta yang
kemudian dianeksasi oleh pemerintah kolonial. Sejak saat itu mulailah
pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjalankan sistem yang baru di
daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dikuasai penuh oleh
pemerintah Hindia Belanda, seperti daerah Bagelen.
Dearah Bagelen yang semula merupakan daerah mancanegara
dari Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, kemudian
dijadikan Daerah Karesidenan. Di sinilah pemerintah KolonialHindia
Belanda menempatkan seorang residen dan pembantu-pembantunya
untuk memegang pemerintahan. Sejak saat itu Bagelen menjadi
wilayah Karesidenan sampai tanggal 1 Agustus 1901, karena mulai
tanggal tersebut daerah karesidenan Bagelen digabungkan dengan
daerah karesidenan Kedu.
11
Sejak 27 September 1830 itulah dimulainya
satu periode atau babak baru yang dikenal dengan nama sistem tanampaksa (Cultuurstelsel). Pada waktu itu terjadi kerjasama antara
penguasa pribumi dan pemerintah kolonial, akan tetapi pemerintah
kolonial belum berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sistem
untuk memperoleh keuntungan finansial.
12
Dalam perjanjian 3
November 1830 pemerintah Kolonial masih berjanji akan memberi
uang kompensasi sebagai ganti rugi hilangnya penghasilan Sultan.
13
Ketika berlangsungnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro
(1825-1830), Bagelen yang merupakan wilayah persengketaan antar
elite Jawa dan elite Kolonial, juga merupakan tempat atau ajang
penyusunan kekuatan pasukan pengikut Diponegoro. Oleh karena itu
trauma perang Diponegoro selalu membayangi Pemerintah Kolonial di
wilayah ini.
10GP. Rouffer, “Voorstenlanden”Adatrechtbundels XXXIX, seri D, no. 18. hlm.
19.
11
B. Paulus, Encyclopaedia van Nederlands-Indie. (‘S Gravenhage: Martinus
Nijhoff-Leiden: N. V v/h. E. J. Brill, 1917), Eerste Deel A –C, hlm. 103.
12
JH. Houben Vincent, “Economic Policy In the Principalities of Central Java in
Nineteenth Century “, in Angus Maddison dan De Prince (ed.) The Growth in indonesia
1820-1940, (Dordrecht, Foris Publication, 1989), hlm. 168-187.
13
Ibid, Kraton & Kumpeni, Surakarta and Yogyakarta 1830-1870, (KITLV Press,
1994), hlm. 61-63.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 232
Dengan ditandatanganinya perjanjian 22 Juni tahun 1830 yang
kemudian disusul dengan perjanjian 3 November 1830, Bagelenresmi
menjadi wilayah Residensi Belanda, hanya beberapa bulan setelah
selesainya Perang Jawa. Wilayah Residensi Bagelen pada saat itu terdiri
atas Afdeeling Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo, sedangkan ketika
menjadi bagian dari wilayah Kasultanan Mataram hanya meliputi
Purworejo dan Kebumen. Wonosobo yang dulu terdiri dariLedok dan
Gowong, merupakan bagian wilayah yang terpisah dari Bagelen.
14
Setelah berlalunya Perang Jawa dan dikuasainya Bagelen oleh
pemerintah Kolonial Hindia Belanda, mulailah dirintis hubungan yang
lebih luas dengan daerah-daerah luar.
Hubungan yang mula-mula terjadi antara karesidenan Bagelen
dan sekitarnya adalah karena kepentingan ekonomi, namun kemudian
hubungan tersebut semakin meluas ke arah kepentingan-kepentingan
sosial politik, perdagangan, dan juga keagamaan yang terus
berlangsung dan kemudian menimbulkan berbagai macam
kepentingan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Perkembangan yang terjadi di antaranya dalam bidang pembagian
wilayah dan perkembangan wilayah dari pedesaan menjadi perkotaan
antara tahun 1840-1845.
Wilayah Bagelen ini pada masa tanam paksa merupakan
daerah pusat perkebunan nila (indigo).
15
Meskipun pada masa itu
merupakan penghasil nila (indigo) terbanyak di Jawa, namundi akhir
masa tanam paksa perkebunan nila tersebut telah dihapus.
C. STRUKTUR MASYARAKAT BAGELEN
Berbicara tentang struktur masyarakat Bagelen tentu tidak bisa
dilepaskan dari berbicara tentang masyarakat Jawa dan struktur sosial
pada umumnya yang sudah banyak dibahas oleh para peneliti, baik
dari dalam maupun dari luar negeri. Di antara mereka adalah Burger,
16
Wertheim,17
Koentjaraningrat,
18
dan juga Van den Berg yang
14
P.M. Laksono, Op.Cit.(1990), hlm. 59.
15
Didien Ngadinem, “Perkembangan Daerah Karesidenan Bagelen pada
Pertengah Abad XIX: sebuah Studi Sejarah Ekonomi”, (Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas
Sastra UGM, 1993), hlm. 108-112.
16
D.H. Burger, “Structruurveranderingen in de Javaansche Samenleving”,
Indonesie,III (1949-1950), hlm. 101-123.
17
Wertheim, W.F.. Indonesian Society in Transition, terj. (Te Hague: 1959).
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 233
membicarakan sistem pangkat pada masyarakat tradisional di Jawa,
19
Dari hasil penelitian mereka dapat diperoleh pemahaman tentang
stratifikasi sosial secara deskriptif, sistem pangkat dalam masyarakat
tradisional Jawa, dan juga tulisan Geertz yang pernah membahas
tentang perkembangan elite bangsa Jawa.
20
Berbicara tentang masyarakat Jawa tradisional pada masa
kolonial akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan stratifikasi
sosial (lapisan masyarakat semacam kasta), diskriminasi ras,
pembedaan status dan prestise. Selanjutnya akan dihadapkan pula
pada persoalan-persoalan perubahan, mobilitas sosial dan lain-lainnya,
sebagai akibat dari perubahan kebijakan, kesadaran politik, maupun
pengaruh arus modernisasi, yang masih canggung atau kaku,
sebagaimana terbentuknya birokrasi modern. Berkembangnya
birokrasi modern pada umumnya mengubah tatanan birokrasi
tradisional kerajaan, yang pada gilirannya nanti juga akan mengubah
atau menggeser hierarki sosial masyarakat sebelumnya.
Mengenai masyarakat Bagelen, tampaknya harus dilihat halhal yang bersifat umum sebagaimana masyarakat Jawa lainnya, namun
dan juga hal-hal yang bersifat khusus secara lokal. Hal umum yang
terpenting dan layak digarisbawahi adalah, bahwa sistem sewa tanah
ataupun tanam paksa seperti juga yang berlaku di masyarakat Jawa
lainnya yang dalam hal ini telah melahirkan pelestarian bentuk-bentuk
kerja sama dalam sistem patrone-client yang memang merupakan
bentuk warisan dari sistem lama, yakni sistem perbudakan yang sudah
ada sejak zaman klasik, meskipun dalam hal ini perbudakan di
Indonesia harus dibedakan dari kasus perbudakan di Afrika yang
memang sudah ada sebelum zaman pencerahan.
21
18
R.M. Koentjaraningrat, “The Javanese of South Central Java” di dalam G.P.
Murdoch (ed.) (New York: 1960), hlm 88-115.
19
Van den Berg, L.W.C. De Indlandsche Titels end Rangen op Java en Madura,(Den
Haag: 1902)
20
Geertz, Clifford, The Social Context of Economic Change: An Indonesian Case
Study, (Cambridge, 1956), hlm. 84-94. Lihat Sartono Kartodirdjo, “Struktur Sosial dari
Masyarakat Tradisional dan Kolonial”, (Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah
Fakutas Sastra UGM) dalam Lembaran SedjarahNo. 4, 1969. hlm. 41
21
Perbudakan yang ada di Indonesia bagaimanapun juga merupakan bentuk
perbudakan yang lebih manusiawi karena sudah melewati masa pencerahan, karena
pada abad ke-19, ide-ide pencerahan dari Eropa mulai mempengaruhi wiliyah Timur.
Pengeriman paksa yang diminta oleh apara perantara bupati semakin banyak dikritik.
Untuk hal ini lihat Wertheim, Masyarakat Indonesia, hlm. 188-191.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 234
Sistem patrone-client tidak hanya melibatkan kaum pengusaha
asing saja, tetapi juga kaum bangsawan pribumi ataupun pejabat
pemerintah yang juga berlaku sebagai tuan tanah. Selain itu sebagian
tuan tanah adalah juga para pemuka agama yang tidak dapat
dipisahkan dari aktivitas ekonomi pada masa itu. Para pekerja (buruh)
perkebunan itu tunduk dan sangat banyak tergantung kepada para
patrone mereka masing-masing, baik secara politis maupun ekonomis.
Jadi, dalam struktur politik maupun sosial ekonomi, pemerintah
kolonial ada dalam lapisan pertama sebagai elite politik, sedangkan
para penguasa perkebunan, tuan tanah atau pemilik modal berada
dalam lapisan kedua, termasuk di dalamnya bisa juga para kyai,atau
pemuka spiritual yang memiliki lahan tanah yang cukup luas, sehingga
dapat disebut sebagai tuan tanah. Adapun para petani perkebunan
posisinya paling jelas ada di strata yang paling bawah dari tiga strata
sosial masyarakat perkebunan yang bertingkat tersebut.
Pembagian masyarakat secara struktur sosial keagamaan di
Bagelen pasca Perang Jawa tidak begitu menggambarkan perubahan
yang mencolok. Secara sosial keagamaan sedikit berbeda dengan
pembagian struktur secara politik maupun sosial ekonomi yang begitu
cepat berubah, hal ini juga tidak terlepas dari struktur secara sosial
budaya yang ada. Masyarakat yang secara sosial menempati strata
sosial ekonomi lebih tinggi sekaligus biasanya menggambarkan status
atau strata keagamaan yang lebih tinggi dari golongan yang lainnya,
namun dalam masyarakat petani Bagelen ini nampaknya status sosial
secara keagamaan tidak mengalami perubahan. Status pemimpin
spiritual (Kyai) sebagai pemimpin masyarakat secara tradisional tetap
menempati posisi yang sangat istimewa, meskipun hal ini mungkin
juga tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial ekonomis. Secara
keagamaan tokoh spiritual adalah elite dalam masyarakat, ini dapat
dilihat dari ketundukan mereka terhadap orang-orang yang berilmu
tinggi (kejawen), yang mereka sebut sebagai Kyai, sedangkan para
birokrat, yang terdiri dari pamong praja mulai tingkat kabupaten
hingga pegawai rendahantidak menempati strata yang lebih tinggi dari
masyarakat petani secara umum. Secara sosial keagamaan baik para
birokrat maupun para petani sebagai penduduk biasa berada dalam
satu strata yang sama.
Demikian pula dalam hal kepemimpinan, dalam masyarakat
petani Bagelen dikenal adanya beberapa model kepemimpinan yang
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 235
berlaku. Secara struktur keagamaan mereka memiliki kepemimpinan
tradisional yang khas. Mereka mempunyai pemimpin yang disebut
sebagai Kyai, seseorang yang dengan berilmu tinggi yang dapat
membimbing mereka bukan hanya dalam masalah keagamaan, namun
juga sebagai seorang guru yang serba tahu tentang segala hal, baik
dalam hal hubungan sosial (muamalah), maupun hubungan
peribadatan kepada Tuhan (ibadah)hingga pengetahuan tentang ilmuilmu gaib. Tipe kepemimpinan semacam ini biasanya disebut sebagai
pemimpin yang kharismatik. Dalam pengertian ideal, kepemimpinan
kharismatik adalah kepemimpinan tradisional yang tuntutan
keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada
(established)pada kesucian tradisi yang amat kuno.
22
Di samping kepemimpinan yang kharismatik, memang
masyarakat petani di Bagelen juga mengenal kepemimpinan lainyang
berbeda. Dalam struktur pemerintahan mereka dihadapkan kepada
model kepemimpinan modern, yakni model kepemimpinan birokrasi
kolonial yang sangat berbeda dengan kepemimpinan tradisional.
Kalaupun mereka patuh dan tunduk kepada para birokrat sebagai
pemimpin pemerintahan, adalah semata-mata karena mereka sedang
berkuasa bukan karena percaya bahwa mereka adalah pemimpin yang
harus diikuti berdasarkan keistimewaan-keistimewaan supranatural,
sebagaimana yang dimiliki para kyai sebagai pemimpin tradisional.
Predikat Kyai bagi masyarakat Jawa adalah sebuah supremasi yang
sangat tinggi. Kyai adalah sosok yang sangat tinggi prestisenya, di
samping karena ilmunya yang dianggap sangat tinggi adalah karena
kemutlakan kepemimpinan yang diperoleh secara gaib dari kekuatan
yang maha tinggi dan maha dahsyat.
Kepatuhan mereka terhadap seseorang yang disebut Kyai
adalah karena kharisma yang dimilikinya, terlebih lagi jika seseorang
tersebut menjadi patrone yang menjamin keselamatan hidupnya tidak
hanya dari segi spiritual, tetapi juga secara ekonomis, karena boleh jadi
sebagian dari para kyai adalah Tuan tanah, yang menjamin
kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Jadi, secara keseluruhan boleh
dikatakan bahwa model kepemimpinan yang ada dalam masyarakat
perkebunan di Bagelen adalah model kepemimpinan yang sifatnya
22
Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, (Ed.), cet. Ketiga,
(Jakarta: LP3ES, terj. Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 166, lihat juga Sartono
Kartodirdjo, Ratu Adil (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm, 42.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 236
multi, tidak tunggal, tetapi kepemimpinan yang bermacam-macam
karena ketundukan mereka bukan hanya kepada satu pemimpin atau
pelindung, tetapi kepada pelindung secara politis, ekonomis, dan juga
keagamaan.
Hubungan patrone-client barangkali memang merupakan satu
bentuk yang paling lestari dan dominan sejak zaman pra kolonial
hingga zaman diterapkannya sistem tanam paksa maupun sistem
ekonomi liberal di lokasi-lokasi perkebunan. Masyarakat petani
subsistem yang mempunyai corak kehidupan spiritualitas yang kental
dan khas Jawa, biasanya memiliki bentuk kepemimpinan ganda. Tidak
serta-merta petani Jawa seperti mereka dapat tunduk kepada suatu
bentuk kepemimpinan birokratis. Di samping mereka terpaksa tunduk
kepada bentuk kepemimpinan birokratis, yang lebih kuat adalah
ketundukan mereka kepada pemimpin yang kharismatik, karena
pemimpin spiritual yang kharismatik pada waktu itu selalu
merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan yang dianggap
linuwih (memiliki kelebihan-kelebihan), ketimbang pemimpin yang
hanya merupakan jabatan resmi dari pemerintah; yang mempunyai
kekuasaan hanya karena jabatannya, bukan kharismanya.
Kepemimpinan semacam ini biasanya tidak langgeng dalam
masyarakat tradisional, seperti halnya dalam masyarakat petani di
Bagelen, begitu pemimpin secara birokrasi tidak berkuasa lagi mereka
tidak merasa perku menuruti keinginannya ataupun mematuhi
perintahnya.
D. PERUBAHAN STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN
Dengan ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak
politik 27 September 1830, antara pemerintah Kasultanan Mataram
dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang berisi tentang
pembagian wilayah administratif Jawa, dalam hal ini Bagelen termasuk
wilayah yang terimbas oleh arus perubahan struktur tersebut sebagai
daerah yang dalam surat perjanjian termasuk wilayah yang diserahkan
kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dengan sendirinya
Bagelen memerlukan adaptasi-adaptasi struktur maupun kultur.
Perubahan struktur birokrasi pemerintah dapat terlihat di Bagelen
setelah selesainya Perang Jawa dengan adanya pembagian wilayah
secara administratif ini. Sebagaimana sudah disebut di depan, bahwa
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 237
jauh sebelum munculnya Perjanjian Giyanti kemudian meletusnya
Perang Jawa, struktur birokrasi di Bagelen pada mulanya mengikuti
struktur birokrasi pemerintahan Kasultanan Mataram (Vorstenlanden).
Ketika itu wilayah Bagelen masih merupakan bagian dari wilayah
negara agung (negaragung), yakni lapisan kedua dalam lingkaran
konsentris Kasultanan Mataram, sebagaimana Siti Ageng atau Bumi
Gede, Kedu, dan Pajang. Lapisan pertama dari sistem birokrasi
Kasultanan Mataram adalah Kutanegara atau Kutagara, dengan Istana
atau kerajaan sebagai pusat pemerintahan konsentris. Lapisan kedua
adalah wilayah Negara Agung (Negaragung), termasuk di dalamnya
adalah Bagelen. Lapisan Ketiga setelah negaragung adalah wilayah
Mancanegara (mancanegara).
Bagelen sendiri sebagai wilayah negaragung dibagi menjadi
daerah Sewu, yang terletak di antara sungai Bogowonto dan sungai
Donan di Cilacap, dan daerah Numbak Anyar yang terletak di antara
sungai Bogowonto dan sungai Progo. Bagelen, sebagai wilayah
negaragung masih termasuk wilayah yang dekat dengah pusat kerajaan,
tiap-tiap daerah bagian dikepalai oleh seorang Wedana Luar (Wedana
Jawi)sesuai dengan nama daerah bagian masing-masing. Dalam hal ini
Bagelen meliputi Wedana Sewu dan Wedana Numbak Anyar.
23
Sebagai wilayah negaragung yang mempunyai hubungan
integral dengan pemerintah pusat sebagai sentral Kerajaan Mataram,
kepada wilayah tersebut pemerintah pusat berusaha menguasai secara
ketat pejabat-pejabat daerah dengan mengharuskan pejabat-pejabat
negaragunguntuk bertempat tinggal di ibukota kerajaan (Kutagara).Hal
demikian juga berlaku bagi beberapa bupati mancanegaradan pesisiran.
Semua itu memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah pusat, yakni
Raja (Sultan). Hubungan konsentris dan integrasi politikpemerintahan
daerah-pusat diikat dalam bentuk kewajiban membayar upeti dari
penguasa daerah berupa uang dan barang-barang yang diambil dari
para pedagang, sedangkan untuk negaragung diwujudkan dalam
bentuk hubungaan antara raja dan pejabat di negaragung. Untuk
negaragung Bagelen, Adikarto adalah penghubung antar Kasultanan
Mataram dengan negaragung Bagelen, karena lokasinya yang sangat
strategis dan juga dekat sekali dengan Purworejo, Adikarto merupakan
daerah Paku Alamdengan bupatinya di Wates.
23
JL.A. Brandes, Register op de Proza Omzetting van De Babad Tanah Djawi
(Uitgave van 1794), (VBG, 1900), hlm.156-159.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 238
Jika ditengok kembali ke masa VOC, yakni semenjak
datangnya pengaruh VOC pada awal abad-18, kita akan melihat proses
mengenai sistem pembagian wilayah yang selalu mengalami
perubahan-perubahan. Setelah pemerintahan pengganti Sultan Agung,
mulai tampak terjadi kemunduran-kemunduran, berangsur-angsur
kekuasaan Mataram mulai menyempit akibat aneksasi VOC, sebagai
imbalan intervensi perang-perang internal. Kemunduran ini terus
berlangsung dengan mulai pecahnya Mataram menjadi dua,
Yogyakarta dan Surakarta hingga terpecahnya Yogyakarta ke dalam
kekuasaan Kasultanan dan Pakualam. Bagelen pun, sebagai wilayah
penting dalam hal ini juga ikut mengalami perubahan-perubahan, dari
negaragung menjadi mancanegara, kemudian dari wilayah mancanegara
akhirnya menjadi Karesidenan Bagelen.
Ketika pemerintah Inggris merebut Jawa dari pemerintah
Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1812, Yogyakarta dan Surakarta
ingin memulihkan kekuasaannya kembali seperti semula, meskipun
kenyataannya wilayah kedua negara tersebut semakin berkurang, dan
ketika pulau Jawa kembali ke tangan pemerintah Kolonial Hindia
Belanda, raja-raja Jawa berharap dapat mengembalikan kekuasaan,
tetapi gagal karena ternyata pemerintah Hindia Belanda
memperbaharui semua keputusan pemerintah Inggris, sehingga
mengecewakan Istana Yogyakarta dan Surakarta yang memunculkan
benih permusuhan menentang Belanda hingga meletuslah Perang Jawa
atau Perang Diponegoro (1825-1830). Perang tersebut mengakibatkan
menyempitnya kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta dan
semakin bergantungnya kedua negara tersebut kepada pemerintah
Hindia Belanda. Sejak saat itu pula Bagelen resmi menjadi wilayah
karesidenan di bawah kekuasaan Hindia Belanda dengan kontrakkontrak politik yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara
penguasa pribumi dengan pemerintah kolonial.
Perlu dicatat bahwa sebelum penyerahan Bagelen, pada masa
pemerintahan Inggris terjadi penyerahan Kedu, Pacitan, Grobogan,
Blora, Jipang, dan Wirasaba (1812), dan setelah selesai Perang
Diponegoro (1831), diserahkan juga Banyumas, Bagelen, Madiun, dan
Kediri. Dengan demikian hampir seluruh wilayah daerah Mataram
yang ditaklukkan Sultan Agung menjadi wilayah pemerintah Kolonial
Hindia Belanda, termasuk Bagelen. Perubahan struktur birokrasi
pemerintahan daerah yang dimulai oleh Deandels dan Raffles itu
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 239
dicegah oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkuasa lagi
di Indonesia.
24
Sejauh itu Bagelen masih berstatus daerah yang disebut
“Wilayah” (dalam bahasa Belanda ”Provinsi”) yang dibagi menjadi
lima kabupaten: Ketanggung (ketangong), Semawung (Semawong),
Kuto-Winangun (Koetowinangon), Remo dan Urut-Sewu (OeroetSewu); 23 distrik, dan pusat pemerintahan di Brengkelan (Brinkeleen)
sebagai ibu kota. Baru setelah tanggal 23 Agustus 1832, sejak Adipati
Tjokronegoro I yang diangkat oleh Van den Bosch menjadi Bupati I di
Brengkelan, daerah Bagelen mulai dibangun dan ditingkatkan, dan
kemudian wilayah (provinsi) Bagelen dijadikan Karesidenan.Ibu kota
yang semula di Brengkelan dipindahkan di Kedung-Kebo, yang
kemudian disebut Purworejo. Organisasi kepemerintahan ada di
bawah kekuasaan dua daerah karesidenan. Khusus mengenai urusan
keuangan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Karesidenan Kedu,
sedangkan untuk urusan lainnya ada di bawah kekuasaan karesidenan
Banyumas.
25
Daerah yang semula dibagi lima kabupaten, kemudian dibagi
menjadi empat afdeelingyang terdiri dari 6 (enam) kabupaten, 23 (dua
puluh tiga) distrik, tiap-tiap distrik dibagi menjadi banyak desa dan
kampung (daerah-daerah administratif yang terkecil).
26
Afdeeling
pertama meliputi dua kota kabupaten yang dijadikan pusat
pemerintahan, yaitu Purworejo sebagai kota karesidenan dan Kutoarjo
sebagai kota kabupaten. Daerah sekitar Purworejo disebut daerah
kabupaten Purworejo dengan ibukota Purworejo, dan daerah sekitar
Kutoarjo disebut daerah kabupaten Kutoarjo dengan ibukota Kutoarjo.
Yang termasuk Afdeeling Purworejo, masa sebelumnya adalah
kabupaten Ketanggung dan Semawung. Afdeeling ke dua adalah
Afdeeling Kebumen dan Karanganyar. Kabupaten Kebumen
sebelumnya dinamakan kabupaten Kutowinangun, dan Kabupaten
24
ANRI Jakarta, Bagelen 1831, 5/10, Verslag der Handelingen van de Komissaris
Voor ou Overgenomen Vorstenlanden, Lawick van Pabst, 1831.
25
Arsip Djokja No. 11/3. Rapport van den Resident van Kedoe aan Heeren
Komissarissen ter Regeling der Zaken In den Vorstenlanden, Heudende Verslag van zijn
Verplichtingen in Bagelen(Kedoe: De Resident. De dato 18 September 1830).
26
Didien Ngedinem, dalam Skripsinya menjelaskan bahwa desa adalah bagian
daerah terkecil yang terletak diluar kota pusat-pusat pemerintahan (di daerah-daerah
pedesaan). Dalam kenyataan desa masih dibagi-bagi lagi menjadi pedukuhanpedukuhan yang telah ada jauh sebelum abad XVIII. Kampung adalah daerah terkecil
yang ada dalam lingkungan daerah perkotaan ya menjadi pusat pemerintahan.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 240
Karanganyar sebelumnya dinamakan Kabupaten Remo.
27
Afdeeling ke
tiga adalah Afdeeling Ambal, daerah pinggiran pantai selatan
memanjang dari timur ke barat yang dulu merupakan bagian selatan
dari daerah-daerah Kabupaten Ketanggung, Semawung,
Kutowinangun, dan Remo. Afdeelingke empat adalah AfdeelingLedok,
sebelumnya dinamakan Urut Sewu, Ibukota Tlogo, yang kemudian
menjadi Wonosobo.
Daerah Afdeeling Ambal dan Ledok masing-masing dipegang
oleh seorang asisten Residen. Pemerintah tertinggi daerah Karesidenan
Bagelen dipegang oleh seorang residen. Residen yang pertama adalah
Ruikenar, yang berkedudukan di Purworejo. Di samping jabatan
residen ada asisten residen dan bupati. Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda pada waktu itu mengangkat orang-orang Belanda dan juga
orang-orang pribumi untuk menjadi pejabat tertentu dan ditempatkan
di daerah Karesidenan Bagelen. Jabatan-jabatan seperti sekretaris
karesidenan, kepala kantor, antara lain Kantor pelelangan, Yayasan
Yatim Piatu, dan Balai Peninggalan Harta Benda dari Kantor Cabang di
Semarang; juga sebagai notaris, penarik pajak, juru sita, diberikan
kepada orang-orang Belanda, sedangkan jabatan-jabatan seperti
penghulu dan hakim diberikan kepada pribumi.
Pada tahun 1855 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan
Reglement op het Bieleid der Regering van Nederandsch-Indie(RR.) S. No. 2
tahun 1855 yang dapat dianggap sebagai UUD Hindia Belanda.
Dengan RR tahun 1855 ini pemerintah Kolonial Hindia Belanda
berusaha mengatur birokrasi pemerintahan daerah secara rasional,
yaitu menyusun suatu hirarki pemerintahan dari pusat ke daerahdaerah dengan asas dekonsentrasi. Wilayah Hindia Belanda dibagi
menjadi wilayah-wilayah administratif; Gewesten, Afdelingen,
Onderafdelingen, district, dan Onderdistrict. Pejabatnya terdiri dari
Gubernur, Residen yang dibantu oleh asisten residen, dan kontrolir. Di
Jawa mereka membawahi Bupati di setiap kabupaten, Bupati
membawahi Wedana, wedana membawahi camat, dan camat
membawahi Kepala Desa. Pembagian wilayah yang semula empat
Afdeelingberubah menjadi lima Afdeeling, enam kabupaten, dua puluh
tiga distrik, dan tiga ribu delapan puluh delapan (3.088) desa dan
27
Dalam Babad Giyanti daerah Remo dinamakan Roma, R Ng. Jasadipura I,
Babad Giyanti, Pratelaan Namaning Tiyang lan Panggenan (Batavia: Bale Poestaka, 1939),
Serie No.1257.U, hlm. 80.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 241
kampung. Kabupaten Kutoarjo yang semula masuk wilayah Afdeeling
Purworejo kemudian dijadikan Afdeeling baru.
Pada tahun 1865 sampai dengan 1868 pembagian daerah
administratif masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, lima
Afdeeling, enam kabupaten dan dua puluh tiga (23) distrik, sedangkan
jumlah desa dan kampung mengalami penyusutan, yakni sebanyak
empat ratus enam puluh tiga (463) desa dan kampung.
28
Afdeeling
Purworejo, Kutoarjo, Ambal dan Ledok masing-masing dinamakan
daerah dan kabupaten, sedangkan Afdeeling Kebumen dibagi menjadi
Kabupaten Kebumen dan Karanganyar.
29
Dalam perkembangan
selanjutnya pada tahun 1869-1872 Karesidenan Bagelen dibagi menjadi
enam Afdeeling,enam kabupaten, 23 distrik dan di beberapa desa dan
kampung mengalami perubahan.
30
Sebagaimana yang uraikan oleh
Didien Ng. dari halaman 26-41 dalam skripsinya bahwa perubahan
pembagian seluruh daerah Karesidenan Bagelen dari tahun 1831-1872,
secara singkatnya adalah sebagai berikut.
1. Periode 1831-1854
Perubahan terjadi karena masa peralihan dari daerah
monconegoro Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta,
kemudian menjadi Karesidenan di bawah kekuasaan pemerintah
Kolonial Hindia Belanda. Politik Hindia Belanda dengan ”Sistem
Tanam-Paksa” memandang perlu adanya perubahan-perubahan
pembagian daerah yang disesuaikan dengan para pejabat yang akan
ditugaskan. Berhasil atau tidaknya sistem tanam paksa berhubungan
erat dengan kemampuan para pejabat pelaksana di daerah, berarti
berkaitan erat dengan pelaksanaan sistem tanam paksa. Periode tanam
paksa ini merupakan periode pembangunan yang menyangkut bidangbidang pengairan, pertanian, dan perhubungan, seperti pembuatan
jembatan dan jalan yang merupakan sarana penting untuk
melaksanakan sistem tanam paksa.
28
Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indie voorhet Jaar 1865. (Batavia: Ter
Land-Drukkerij, 1865), hlm. 221-222, lihat Didien Ngadinem op. cit. tabel A dan B., hlm
24-26.
29
Didien Ng. op.cit., Lihat Tabel B, hlm. 25.
30
Ibid.,lihat tabel C, hlm. 27.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 242
2. Periode 1855-1863
Dalam periode ini, perubahan-perubahan pembagian daerah
terjadi antar lain karena; pertambahan penduduk yang cepat. Karena
penduduk merupakan sumber daya yang potensial maka dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tanam paksa. Oleh
karena itu diperlukan tambahan pejabat baru untuk membimbingdan
mengawasi cara kerja penduduk pribumi dalam pelaksanaan tanam
paksa.
3. Periode 1869-1873
Terjadi perubahan politik pemerintah Hindia Belanda dari
sistem tanam paksa ke masa ekonomi liberal. Penghapusan sistem
tanam paksa di Karesidenan Bagelen sebenarnya sudah dimulai sejak
tahun 1865, ketika perusahaan nila atau indigo pemerintah muai
dialihkan kepada perusahaan swasta, tetapi baru pada tahun 1869
perlu penambahan pejabat-pejabat di daerah-daerah afdeeling untuk
menangani berbagai kepentingan yang berhubungan dengan
kepentingan penghapusan sistem tanam paksa. Mulai tahu 1873
pembagian daerah Karesidenan Bagelen kembali menjadi sepertitahun
1855, yaitu dibagi menjadi lima afdeelingdan lima kabupaten. Tiap-tiap
kabupaten dibagi menjadi distrik-distrik. Seluruh daerah kabupaten
dalam wilayah Karesidenan Bagelen dibagi menjadi 23 distrik.
Pembagian dalam distrik ini tidak pernah mengalami perubahan.
Perubahan-perubahan yang sering terjadi yang agak menonjol hanya
pada daerah administratif terkecil, yaitu desa dan kampung.
Perlu diketahui bahwa selama periode 1840-1870 di daerah
Karesidenan Bagelen belum ada pembagian daerah yang disebut
“onderdistrict”baru pada akhir abad ke XIX sampai XX mulai dibentuk
daerah onderdistrik.
31
Pada tahun 1873 seluruh daerah Karesidenan
Bagelen yang dibagi menjadi lima kabupaten hampir seluruhnya telah
berubah, kecuali Kabupaten Ledok yang tidak ada perubahan.
32
Perubahan tersebut ialah: Kabupaten Ambal sejak tahun 1873 dibagi
menjadi tiga bagian daerah (Ambal Timur, Ambal Tengah, dan Ambal
Barat) dan masing-masing digabungkan dengan Kabupaten Purworejo,
Kebumen, dan Karanganyar, sehingga mulai saat itu Kabupaten Ambal
31
Regering Almanak van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1890.(Batavia: Ter Land
Drukkerij, 1890), hlm. 84.
32
Didien, Ng. op. cit., Lihat Tabel D. hlm 30.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 243
tidak ada lagi. Pembagian daerah pada periode tersebut dimaksudkan
untuk mempermudah hubungan dan pengawasan dari pusat ke
daerah-daerah kabupaten, juga dimaksudkan untuk mengurangi
pejabat pemerintah yang bertugas selama berlakunya sistem paksa di
Bagelen (1830-1870). Pejabat-pejabat tersebut dipindahkan ke luar Jawa
untuk menangani perusahaan tanaman kopi pemerintah, antara lain di
Gorontalo yang dimulai tahun 1870, pada tahun yang sama juga
dimulai di Bengkulu. Demikian juga karena pada tahun 1870 pihak
pemerintah Belanda di Nederland mulai mengalihkan usahanya ke
bidang perindustrian dan pendirian berbagai macam bank. Untuk
menanamkan modal, maka hal ini akan mempengaruhi daerah
jajahannya di pulau Jawa; untuk memulai mendirikan berbagai macam
bank pemerintah.
33
Mengenai daerah Kabupaten Purworejo, ia terletak di ujung
sebelah timur, luas daerahnya 263 paal persegi,
34
( kurang lebih ada
597, 285887 km 2), sebagian besar merupakan daerah dataran rendah
dan bertanah vulkanis yang subur. Sebelum Perang Diponegoro
berlangsung, kota Purworejo belum ada, dan selama perang
berlangsung di daerah Bagelen antara tahun 1828-1829 Pangeran
Diponegoro beserta pengikutnya memilih daerah Barat sungai
Bogowonto yang dikenal dengan sebutan Gedong-Kebo sebagaidaerah
pertahanan. Setelah perang berakhir daerah sekitar Gedong-Kebo
dikenal dengan nama Purworejo yang kemudian dikembangkan
menjadi kota. Mulai saat itulah Pemerintah Hindia Belanda
mengadakan perubahan dan pembaharuan secara administratif.
Perkembangan terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman.
Pemerintahan dibenahi dengan menggunakan prinsip-prinsip modern.
Salah satu tindakan yang jelas ialah pemerintah Belanda mengatur
pemerintahan Indonesia yang disebutnya sebagai Hindia Belanda
dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat rasional yang
berdasarkan pada GrondwetBelanda tahun 1887. Sebelumnya, Grondwet
33
Sartono Kartodirdjo, Lembaran Sejarah No. 8, “Kolonialisme dan
Nasionalisme di Indonesia pada abad 19 dan 20”, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Seksi
Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada,
Juni, 1972), hlm. 10-12.
34
Algemeen Verslag der Residensi Bagelen over het Jaar 1860. (Purworejo: De
Residen van Bagelen den 12 februari), Eerste Afdeeling-Algemeen Bestuur, B., Bevolking,
Bagelen No. 4/1.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 244
ini semenjak tahun 1814 telah mengalami perubahan pada tahuntahun: 1815, 1840, 1848, 1884, 1917, 1922, dan tahun 1939.
Pasal 1 Grondwet 1887 memasukkan Hindia Belanda sebagai
wilayah Kerajaan Belanda, tetapi baru pada tahun 1922 Grondwet
Belanda itu mengatur kedudukan hukum ketatanegaraan Hindia
Belanda secara tegas berdasarkan atas usul yang disampaikan oleh satu
komisi yang dibentuk oleh Gubernur Jendral Van Limburg Stirum.
Dalam kaitannya dengan Bagelen, sebagai bagian wilayah administratif
Hindia Belanda, adalah satu wilayah residensi yang dipimpin oleh
seorang Residendibantu oleh seorang asisten residen, yang membawahi
beberapa afdelingen dan onderafdelingen dan beberapa controleer di
beberapa distrik.
E. MASUKNYA SISTEM EKONOMI MODEREN DAN
MUNCULNYA PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
Semenjak Bagelen masih menjadi bagian dari wilayah
monconegoro dari Kasultanan Mataram hingga menjadi Karesidenan,
Perekonomian dan penggunaan tanah sudah mengalami empat kali
pergantian sistem, yakni Sistem upeti, Sistem sewa tanah, Sistem tanam
paksa, dan kemudian disusul oleh Sistem liberal. Sistem Upeti terjadi
ketika Bagelen masih menjadi bagian dari wilayah Kasultanan
Mataram (vorstenlanden), kemudian sistem sewa tanah terjadi ketika
Bagelen berada di bawah kekuasaan Raffles atau Pemerintah Kolonial
Inggris, sedangkan sistem tanam paksa terjadi setelah selesainya
Perang Jawa, atau pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Hindia
Belanda di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Van den Bosch.
Persoalan pergantian sistem ini pada dasarnya berkaitan erat
sekali dengan ide-ide liberalisme yang sebenarnya sudah pernah
dicoba diperkenalkan oleh Raffles, yang pada akhirnya diterapkan lagi
pada masa ekonomi liberal, yakni setelah dikeluarkannya Undangundang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Ketika di Bagelen
ataupun wilayah monconegoro yang lain masih berada di dalam
kekuasaan Kasultanan Mataram (vorstenlanden), atau sebelum
masuknya kekuasaan kolonial Inggris, dalam urusan tata guna tanah
hanya berlaku sistem upeti. Daerah Negaragung ataupun di bawahnya
cukup menyerahkan hasil buminya sekian persen kepada pemerintah
pusat (kerajaan) sebagai tanda bulubekti kepada raja atau sultan.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 245
Ketika dimulainya sistem sewa tanah yang dicoba diterapkan
oleh Raffles, saat itu Bagelen masih menjadi bagian dari wilayah
monconegoro, sebenarnya saat itu merupakan masa ketika ide-ide
liberal sudah mulai nampak digulirkan oleh Raffles. Dalam upayanya
untuk menegakkan suatu kebijakan kolonial yang baru, Raffles mulai
mengemukakan ide-ide liberal dan menentang sistem VOC yang
dinilainya tidak menguntungkan dan cenderung menyengsarakan
rakyat. Oleh karena itu, dia menggantinya dengan sistem baru, di
mana rakyat dibebaskan menanam tanaman sesuai dengan jenis
tanaman dagangan yang dikehendaki yang dapat diekspor ke luar
negeri. Dalam hal ini pemerintah hanya berkewajiban untuk
menciptakan segala pasaran yang diperlukan guna merangsang para
petani untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang dinilai paling
menguntungkan. Sistem ini juga berlaku di beberapa tempat di pulau
Jawa, kecuali Batavia dan Parahiyangan. Di Jawa Tengah nampaknya
sistem ini lebih merata termasuk di Bagelen. Sistem sewa tanah ini
mengandung tiga aspek: yakni pertama; penyelenggaraan suatu sistem
pemerintahan atas dasar-dasar modern atau sistem Barat, kedua;
pelaksanaan pemungutan sewa, ketiga; penanaman tanaman dagangan
untuk diekspor.
Meskipun kekuasaan Inggris ini hanya berlangsung lima tahun
(1811-1816) namun masa tersebut ternyata sangat mempengaruhi sifat
dan arah kebijakan pemerintah kolonial pada masa selanjutnya.
Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dijadikan dasar kebijaksanaan
ekonomi pemerintah Inggris di bawah Raffles, ternyata kemudian
diterapkan juga oleh pemerintah Belanda sampai tahun 1830.
Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dikenal dengan nama Landlijk
Stelselini mengandung konsekuensi-konsekuensi yang jauh sekali atas
hubungan pemerintah kolonial di satu pihak dan rakyat Indonesia di
lain pihak, sebab sistem tersebut berkembang menjadi cenderung
revolusioner, dengan hilangnya unsur paksaan dan digantikannya
dengan sistem kontrak yang diadakan secara sukarela. Perubahan
sistem ekonomi ini selanjutnya lebih merupakan perubahan sosialbudaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional menjadi
sebuah ikatan kontrak. Dan di situlah mulai ada perubahan dalam
kehidupan sosial budaya dalam masyarakat.
Dalam kenyataannya sistem ini dinilai tidak berhasil untuk
menghasilkan tanaman ekspor, di samping juga dalam usaha untuk
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 246
mengesampingkan peran Bupati dan Kepala-kepala desa untuk
berhubungan langsung dengan petani, karena ternyata struktur feodal
tetap berlaku di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial tetap
dimiliki oleh para Bupati dan Kepala Desa dalam ikatan-ikatan
tradisional, meskipun sebenarnya peran mereka telah digantikan oleh
pejabat-pejabat Eropa, mereka tetap saja melakukan pemungutanpajak
atas petani secara langsung. Kebijaksanaan Raffles yang hanya
berlangsung lima tahun ini diteruskan oleh pemerintahan baru, di
antaranya oleh Komisaris Jenderal Elout (1826-18190), dan kemudian
oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826), dan Komisaris
Jenderal Du Bus de Gissingnies (1826-1830).
35
Sistem Sewa Tanah baru
dihapuskan dengan datangnya seorang Gubernur Jenderal baru, yakni
Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 yang kemudian
menghidupkan kembali sistem paksaan dalam penanaman tanaman
dagangan dalam bentuk yang lebih keras lagi, yang disebut dengan
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel).
Seiring dengan berlalunya Perang Jawa (1825-1830), dan
berpindahnya status Bagelen dari bagian wilayah monconegoro
menjadi wilayah Karesidenan, sistem tanam paksa mulai diterapkan,
dan mulailah Pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunanperkebunan dengan mempekerjakan para penduduk pribumi sebagai
tenaga upahan yang sangat murah untuk perkebunan. Tanaman wajib
terbesar di Bagelen pada saat itu adalah tanaman nila atau indigo, atau
sering disebut juga dengan nama tarum, jenis tanaman yang
menghasilkan bahan pewarna untuk kain.
Dengan gagalnya sistem sewa tanah atau pajak tanah yang
diperkenalkan oleh Raffles, pada tahun 1830 pemerintah Hindia
Belanda mengangkat Gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia,
yaitu Johanes Van Den Bosch, yang diserahi tugas untuk meningkatkan
produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem sewa tanah
berlangsung. Sistem tanam paksa ini sebenarnya diupayakan kembali
untuk mengatasi hutang pemerintah yang semakin meninggi, yang
tidak mampu ditanggulangi oleh keuangan Negeri Belanda, oleh
karena itu pemerintah kolonial berupaya mencari penanggulangannya
dengan mencari-cari keuntungan di tanah koloninya. Untuk itulah
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)ini diterapkan kembali. Dalam hal
35
Lihat Noegroho Notosoesanto (Ed.), Sejarah Nasional Indonesia IV, 1984, hlm.
87-95.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 247
ini Bagelen mempunyai peran yang sangat penting bagi Pemerintah
Hindia Belanda karena hasil tanaman Indigo di Bagelen termasuk
tanaman ekspor yang paling tinggi di Jawa pada saat itu,
36
sebelum
dihapus karena ditemukannya bahan pewarna buatan oleh PT. Bayer
sekitar tahun 1870-an.
Sistem Tanam Paksa ini sebenarnya serupa dengan sistem yang
diterapkan VOC dulu, yakni dengan penyerahan-penyerahan wajib
(semacam upeti). Ciri utama dari sistem ini adalah diwajibkannya para
petani atau rakyat pribumi Jawa untuk membayar pajak berupa
barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka dan bukan dalam bentuk
uang seperti yang di terapkan pada masa sistem sewa tanah. Selain
sebagai penghasil tanaman Indigo yang paling tinggi, para petani di
Bagelen ini juga menanam padi, kelapa, dan umbi-umbian. Untuk hasil
tanaman ini mereka diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil
tanamannya sebagai penyerahan wajib atau pengganti pajak.
Menurut ketentuan pokok dari sistem tanam paksa, setiap
persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat
mengenai pemakaian sebagian dari tanah pertanian mereka, untuk
penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari
pihak rakyat tanpa unsur paksaan, akan tetapi kenyataannya seluruh
pelaksanaan penanaman didasarkan atas unsur paksaan.
37
Pelaksanaan
sistem ini menjadi semakin tidak terkontrol, dan penyalahgunaan
kekuasaan sering terjadi dilakukan oleh pegawai-pegawai setempat,
dan akhirnya pelaksanaannya tergantung oleh pejabat-pejabat
setempat.
Karesidenan Bagelen, sebagai penghasil tanaman nila (Indigo)
yang paling tinggi di Jawa mempunyai beban yang cukup berat, karena
daerah penghasil tanaman tersebut biasanya merupakan daerah yang
mengalami tekanan-tekanan yang paling berat, karena tanaman Indigo
merupakan tanaman yang harus diawasi selama tujuh bulan terusmenerus. Hal ini mungkin menjadi beban bagi para laki-laki, karena
sering kali mereka datang dari distrik-distrik yang jauh terpaksa harus
meninggalkan keluarga mereka dalam jangka waktu yang cukup lama,
sehingga sawah-sawah mereka sering tidak terurus dan tidak
menghasilkan mata pencaharian, karena mereka dilarang keras untuk
meninggalkan pekerjaan, selama bertugas mengawasi tanaman Indigo.
36
P.J. Veth, op. cit.hlm. 522-523. Lihat Didien Ngadiem, op. cit., (1993), hlm. 109.
37 Staatsblad(Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 248
Di beberapa bagian daerah, distrik ataupun onderdistrik di Bagelen
keadaan semacam ini mungkin saja terjadi, terlebih lagi mengingat
jumlah besar petani yang hidup di bawah garis kemiskinan atausangat
miskin yang mencapai 40,15%, yakni mereka yang sama sekali tidak
memiliki tanah,
38
seperti halnya para petani yang tinggal di daerah
rawa-rawa, yakni Wawar atau rawa Tambak Baya. Bagaimanapun juga
sistem ini ikut mengubah pola kehidupan para petani dari pola
pertanian sawah ke pertanian perkebunan dengan sistem upah.
Dengan berlakunya sistem ini menambahkan kesibukan para petani
untuk mempertinggi penghasilan, baik hasil bumi maupun
penghasilan tambahan di waktu-waktu luang, yang mereka lakukan di
rumah masing-masing. Hasil kerja sampingan di rumah merupakan
suatu keuntungan tersendiri di luar hasil pertanian dan perkebunan
yang sangat tergantung pada aturan-aturan pemerintah yang sangat
mengikat.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische
Wet) pada tahun 1870 yang mengatur tentang tata guna tanah, maka
periode selanjutnya dapat ditandai sebagai masa ekonomi liberal (1870-1950). Periode ini boleh disebut sebagai masa transisi yang semakin
mengarah kepada sistem ekonomi yang lebih modern yang sebenarnya
pernah dikenal sebelumnya pada masa sistem sewa tanah.
Pada masa sistem ini sudah muncul ide-ide liberal yang mulai
dicoba untuk diterapkan oleh Raffles dalam bentuk kebebasanmemilih
untuk menanam tanaman dagang bagi para petani. Sistem tersebut
ternyata gagal karena banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan. Banyak
hal-hal baru yang muncul dan tidak dimengerti oleh masyarakat
petani, selain juga tidak nyamannya para penguasa tradisional yang
merasa terancam posisinya dengan diterapkannya sistem baru
tersebut, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil
untung dari para petani di bawah kekuasaannya.
Ketika diterapkannya sistem tanam paksa (Cutuurstelsel)yang
sebenarnya tidak jauh beda dengan sistem yang diterapkan VOC pada
saat itu muncul lagi bentuk ketidakpuasan oleh para ahlikolonial, dan
lebih-lebih lagi bagi para petani yang mengalami pemelaratan secara
sistematis. Para kritikus tanah jajahan mulai mengkritik keberadaan
sistem tersebut yang dianggapnya tidak membawa kemakmuran yang
38
Irawan, “Pertanian dan Perekonomian Petani: Studi Ekonomi Pedesaan
Purworejo, 1870-1930” dalamLembaran SejarahVol. 1, No. 1, 1997, hlm. 15-25.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 249
merata. Hal itulah yang nantinya mengakibatkan kemiskinan dan
gagalnya sistem yang sudah diterapkan.
Dari kesadaran semacam inilah awal mula munculnya sistem
liberal, modal swasta diberi peluang yang seluas-luasnya untuk
mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan besar di
Jawa maupun di luar Jawa. Selam ini pihak-pihak swasta Belanda
maupun pengusaha Eropa lainnya mendirikan perkebunan kopi, teh,
gula, dan kina. Pembukaan perusahaan perkebunan ini dimungkinkan
oleh Undang-Undang Agraria. Di satu pihak Undang-Undang ini
melindungi hak milik para petani pribumi atas tanah mereka, di lain
pihak undang-undang tersebut membuka peluang bagi pihak swasta
asing untuk menyewa tanah dari rakyat pribumi.
Masuknya ekonomi modern ini juga ditandai dengan adanya
penetrasi ekonomi uang melalui sistem upah atau gaji, sewa tanah,
pasar atau perdagangan. Penetrasi ekonomi uang mulai merambah
masyarakat Indonesia, tidak ketinggalan pula masyarakat Jawa di
Bagelen. Melalui penyewaan tanah oleh perusahaan-perusahaan
swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar
tersebut masyarakat mulai bergerak dengan ekonomi uang. Selain
tanah-tanah kosong, tanah yang disewakan juga meliputi tanah
persawahan. Dengan sistem penanaman silih musim ini memberi
kesempatan kepada petani atau penduduk untuk bekerja menjadi
buruh harian atau musiman di perkebunan-perkebunan besar untuk
memperoleh uang tambahan.
Pengaruh ekonomi liberal ini tidak saja terjadi pada tanamantanaman perkebunan besar, tetapi juga dengan adanya barang-barang
impor dari luar negeri yang dihasilkan oleh industri-industri yang
sedang berkembang di negeri Belanda. Membanjirnya barang-barang
impor ke Indonesia ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi
usaha-usaha kerajinan rakyat yang tidak dapat bersaing dalam harga
maupun kualitas dengan barang-barang dari luar.
Berkembangnya ekonomi uang di masa liberal ini juga ditandai
dengan dimulai dibukanya bank-bank di Jawa (Javasche Bank) yang
dibentuk mulai tanggal 1 April 1870.
39
Sebagai masyarakat pribumi
sudah mulai melakukan investasi dalam bentuk uang, dan mereka pun
mulai menyimpan uang di Bank-Bank Jawa. Perkembangan semacam
39
Staatsblad van Nederlands-Indie No.34, Javasche Bank, Ooktrooi en Reglement,
1870, hlm. 257.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 250
ini benar-benar merupakan perubahan yang cukup drastis dari segi
sosial ekonomi, jika dibandingkan dengan beberapa dekade
sebelumnya, atau sebelum perang Jawa. Setidaknya, dapat dikatakan
di sini bahwa kekalahan dalam perang Jawa telah mengantarkan
masyarakat Bagelen ke proses-proses perubahan sosial ekonomis
maupun budaya secara dinamis.
Hal lain yang mengiringi pengaruh proses liberalisasi ekonomi
adalah semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga
semakin kuatnya sistem kerja modern yang sesuai dengan kebebasan
manusia, yakni sistem upahan. Walaupun demikian kebebasan di sini
bukan sesuatu yang tanpa masalah, karena meskipun sistem upahan
mencirikan kebebasan manusia, namun hal itu dirasakan sebagai
sesuatu yang aneh dan tidak sesuai dengan pola hubungan sosial
masyarakat Indonesia pada masa sebelumnya. Pola hubungan yang
merupakan untuk kontribusi kerja kolektivitas atau pengabdian yang
dilakukan oleh tatanan otoritas tradisional. Bagaimanapun sistem kerja
tradisional dengan sistem upeti merupakan realitas historis yang sudah
berlaku sejak lama. Apa yang diterapkan oleh raja-raja Mataram seperti
halnya yang dilakukan oleh sultan Agung yang mengenakan pajak
dalam urutan waktu panen, merupakan satu contoh riil dari sistem
tersebut.
40
Dengan diberlakukannya sistem liberal, pola hubungan kerja
semakin menjauh dari sistem lama, walaupun sistem upahan sudah
dimulai semenjak masa tanam paksa tetapi pengaruhnya belum
seberapa karena bentuk-bentuk tradisional masih nampak, namun
sistem liberal benar-benar merupakan sesuatu yang sama sekali baru
dan sangat mempengaruhi perubahan pola hubungan kerja
masyarakat petani. Salah satu pengaruh lain dari proses perubahan
pada masa sistem liberal, yang berkaitan langsung dengan masyarakat
petani perkebunan di Bagelen adalah industrialisasi, seperti
ditemukannya bahan pewarna sintetis oleh PT. Bayer. Karena harganya
jauh lebih murah dibanding nila atau indigo mengakibatkan
perusahaan bahan pewarna dari tanaman nila tersebut harus
mengalami gulung tikar, karena sudah tidak lagi jual. Tragedi ini
menyebabkan tanaman nila tidak dapat dipertahankan lagi, dan lama
kelamaan mengalami penurunan, hingga areal tanah di Bagelen yang
40
B. Schrieke,Indonesian Sociological Studies: Tulisan pilihan tentang Indonesia oleh
pakar Belanda vol. II, Den Hag/Bandung: 1955), hlm. 250.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 251
semula dijadikan perkebunan nila milik swasta akhirnya harus
dihapuskan dan diganti dengan tanaman-tanaman lain. Demikian juga
tanaman nila milik pribadi harus dihapus, dan mereka terpaksa harus
menjadi buruh upahan. Hanya beberapa perkebunan nila milik
pemerintah saja yang masih bertahan dan sedikit mengalami kenaikan.
Hal ini juga disebabkan karena ditutupnya perkebunan milik swasta.
41
Dengan dihapusnya tanaman perkebunan nila atau indigo
tersebut banyak lahan perkebunan yang akhirnya diserahkan kembali
kepada pemerintah, sehingga hal ini mengurangi pendapatan bagi
penduduk setempat yang semula bekerja sebagai kuli perkebunan.
Kasus ini sedikit banyak ikut mempengaruhi perubahan pola kegiatan
masyarakat petani sehari-hari. Meskipun masyarakat petani Bagelen
sudah mulai hidup dengan sistem upah berupa uang (EkonomiUang)
namun karena berubahnya pola kegiatan ekonomi dengan dihapusnya
perkebunan indigo, mereka harus lebih giat dengan kegiatan pertanian
milik sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan
menjadi buruh harian untuk menambah penghasilan keluarga. Terlebih
lagi bagi mereka petani yang tidak memiliki tanah sama sekali (tlosor)
baik sebagai lahan pertanian maupun untuk sekedar tempat tinggal.
42
F. PENUTUP
Bagelen sebagai bekas wilayah negaragung Kasultanan
Mataram Islam (Vorstenlanden) dan bekas wilayah Monconegoro dari
masa dua kerajaan kembar Kasultanan Mataram di Yogyakarta dan
Kasunanan Surakarta, ternyata memang memiliki daya tarik
tersendiri. Wilayah subur di kawasan Jawa Tengah bagian selatan ini
terus menjadi lahan yang diperebutkan oleh para elite politik. Tidak
heran jika wilayah juga menjadi incaran para penguasa atau pemilik
modal swasta untuk menguasainya. Berbagai daya tarik yang
dimilikinya ini praktis tidak pernah membawa kemakmuran bagi
penduduknya, tetapi justru menjadi sumber pemiskinan masyarakat.
Kawasan yang merupakan lumbung padi pada masa Kasultanan
Mataram (Vorstenlanden) maupun masa Kasultanan Yogyakarta dan
Kasunanan Surakarta ini pada masa kekuasaan pemerintah kolonial
41
Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia.
(Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 86.
42
Ibid., hlm. 188.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 252
Hindia Belanda juga menjadi kawasan perkebunan yang menghasilkan
tanaman eksport yang memberikan keuntungan sangat besar bagi
pemerintah kolonial di negara Belanda.
Perubahan-perubahan kebijakan dari penguasa yang datang
silih berganti hanya menjadikan kawasan ini sebagai komoditi politik
ekonomi yang tak henti-hentinya dan menjadikan masyarakat para
petani semata-mata hanya semacam alat memproduksi kekayaan bagi
para penguasa yang sedang memerintah, baik penguasa lokal maupun
penguasa asing. tidak heran juga bahwa di kawasan ini pun sering
memunculkan gejolak politik yang mampu melahirkan perlawanan
terhadap penguasa, walaupun perlawanan tersebut sering kali juga
digerakkan oleh kepentingan-kepentingan politik para penguasa.
Walaupun demikian kawasan ini memang tercatat memiliki cerita
sejarah kepahlawanan yang bernuansa spiritual mistis dan keagamaan.
Salah satunya adalah cerita kepahlawanan Pengeran Diponegoro,
tokoh spiritual Jawa Islam yang sempat merepotkan pemerintah
Kolonial Hindia Belanda. Peristiwa perlawanan tersebut jugalah yang
nampaknya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah kolonial yang terus berubah-ubah. Dari sistem tanam
paksa hingga diterapkannya sistem ekonomi liberal yang tidak pernah
membawa perbaikan bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat petani
yang sejak masa prakolonial merupakan identitas bagi kawasan
tersebut. sebagaimana dituliskan dalam Babad Tanah Jawi, bahwa
kawasan Bagelen adalah kawasan kekuasaan Raja Petani dari Kerajaan
Purwo Carito. Hal ini mengesankan bahwa Bagelen adalah memang
adalah kawasan yang sangat subur hingga menjadi lahan sumber
perebutan kekuasaan oleh para elite politik dari masa ke masa.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 253
DAFTAR PUSTAKA
A.J. van der Aa. Nederlandsch Oost-Indie-Beschrijving Der NederlnadscheBezittingen in Oost-Indie.Amsterdam: J.F. Schleijer, 1851.
Algemeen Verslag der Residensi Bagelen over het Jaar 1860.(Purworejo: De
Residen van Bagelen den 12 Februari), Eerste AfdeelingAlgemeen Bestuur, B., Bevolking, Bagelen No. 4/1.
Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1865.
Batavia: Ter Land-Drukkerij, 1865.
ANRI Jakarta. Bagelen 1831, 5/10, Verslag der Handelingen van de
Komissaris Voor ou Overgenomen Vorstenlanden, Lawick van
Pabst, 1831.
Arsip Djogja. Original Contract tuschen het Gouverneur Nicolas Harting
van Wegen de Generale Nederlandsche oost-Indiesche Compagnie en
den Sultan Hamengcuboeana (Hamengku Buwono) Campemen
tot Gantie: 13 Februari 1755
Arsip Djokja No. 11/3. Rapport van den Resident van Kedoe aan Heeren
Komissarissen ter Regeling der Zaken In den Vorstenlanden,
Heudende Verslag van zijn Verplichtingen in Bagelen. (Kedoe: De
Resident. De dato 18 September 1830).
B. Schrieke. Indonesian Sociological Studies: Tulisan Pilihan tentang
Indonesia oleh Pakar Belanda vol. II, Den Hag/Bandung: 1955.
Babat Tanah Jawi, Poeniko Serat Babat Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam
Doemoegi ing Tahun 1657. S-Gravenhage: M, Nijhoff, 1941.
CL. Van Doorn. Schets van de Ecomische Ontwikkeling der Afdeeling
Poerworejo (Residentie Kedoe) Weltervreden: G. Kolffs Co., 1926.
D.H. Burger. “Structruurveranderingen in de Javaansche
Samenleving”, Indonesie,III (1949-1950)
Dalam Babad Giyanti daerah Remo dinamakan Roma, R Ng.
Jasadipura I. Babad Giyanti, Pratelaan Namaning Tiyang lan
Panggenan, Batavia-:Bale Poestaka, 1939, Serie No.1257.U
Didien Ngadinem. “Perkembangan Daerah Karesidenan Bagelen pada
Pertengah Abad XIX: sebuah Studi Sejarah Ekonomi” Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1993.
Himayatul Ittihadiyah
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 254
Doorn. C.L. Schets van De Economische Ontwikkeling der Afdeeling
Poerworejo (Residentie Kedoe)Weltervreden, G.Kolffs Co., 1926:
17, dikutip dari PM. Laksono, Tradition in Javanese Social
Sturcture Kingdom and Countryside, Yogyakarta: Gadjahmada
University Press, 1990.
Geertz, Clifford. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia
(Jakarta: Bhratara, 1983), hlm. 102.
Geertz, Clifford. The Social Context of Economic Change: An Indonesian
Case Study. Cambridge: Cambridge University Press, 1956.
GP. Rouffer. “Voorstenlanden”Adatrechtbundels XXXIX, seri D, no. 18.
Irawan, “Pertanian dan Perekonomian Petani: Studi Ekonomi Pedesaan
Purworejo, 1870-1930” dalam Lembaran Sejarah Vol. 1, No. 1,
1997.
JH. Houben Vincent. “Economic Policy In the Principalities of Central
Java in Nineteenth Century “, in Angus Maddison dan De
Prince (ed.) The Growth in indonesia 1820-1940. Dordrecht, Foris
Publication, 1989.
JL.A. Brandes. Register op de Proza Omzetting van De Babad Tanah Djawi
(Uitgave van 1794), VBG, 1900.
Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. Sejarah Perkebunan di Indonesia.
Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
Kartodirdjo, Sartono. Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
Kartodirdjo, Sartono. “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan
Kolonial”, Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah
Fakutas Sastra UGM, dalam Lembaran SedjarahNo. 4, 1969.
Kartodirdjo, Sartono. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, (Ed.), cet.
Ketiga. Jakarta: LP3ES, terj. Yayasan Obor Indonesia, 1990.
Kartodirdjo, Sartono. Lembaran Sejarah No. 8, “Kolonialisme dan
Nasionalisme di Indonesia pada abad 19 dan 20”, Cet. Kedua,
Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Juni, 1972.
Koentjaraningrat, R.M. “The Javanese of South Central Java” dalam
G.P. Murdoch (ed.) New York: 1960.
Laksono. Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countryside.
Yogyakarta: Gama Press, 1990.
Notosoesanto, Noegroho (Ed.). Sejarah Nasional Indonesia IV, 1984.
Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950)
ThaqÃfiyyÃT, Vol. 13, No. 2, Desember 2012 255
P.J. Veth, Aardrijkskundig en Statistische Wordenboek van NederlandschIndie. (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1961). Eerste dell, A-J,
hlm. 48-49. LIhat Juga ANRI, Bagelen no 5/10 1930, Verslag der
Handelingen van de Komissaris voor der overgenomen
voorstenlanden Lawick Pabs, 1831.
Paulus, B. Encyclopaedia van Nederlands-Indie. (‘S Gravenhage: Martinus
Nijhoff-Leiden: N. V v/h. E. J. Brill, 1917), Eerste Deel A –C.
Regering Almanak van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1890.Batavia: Ter
Land Drukkerij, 1890.
Satu Paal= 15,6.943 m, lihat ENI, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.
Tweede druk. J.Paulus (ed.). ‘S Gravenhage dan Leiden;
Martinus Nijhoff dan N.V./HE. J. Brill. Paal, hlm. 226.
Staatsblad(Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22.
Staatsblad van Nederlands-Indie No.34, Javasche Bank, Ooktrooi en
Reglement,1870.
TNI, 1858 “De Toestand van Bagelen in 1830” Tijdschrift voor
Nederlandsch-Indie, 20
st
Jaargang II.
Van den Berg, L.W.C. De Indlandsche Titels end Rangen op Java en
Madura. Den Haag: 1902.
Wertheim, W.F. Indonesian Society in Transition, terj. Te Hague: 1959.
